Mencoba eksis kembali dalam dunia Blog..

Hei...lama saya tidak menuliskan pengalaman saya dalam blog ini. Mungkin karena begitu lamanya saya tidak pernah membuka laman blog ini atau karena saya sudah melupakannnya..hahaha..tentunya hanya saya dan Tuhan yang tahu alasannya.

Menarik, terakihir dalam tahun 2012 yang lalu saya memposting liputan saya, kini saya hadir dengan basa basi yang mungkin bertujuan untuk menyapa dan membiasakan diri lagi dengan teman curhat saya sang BLOG : Ngobrol-Ngobrol ala Adi Pacem.

Tidak terasa, ternyata sekarang saya sudah berstatus menikah dengan dikaruniai 1 orang puteri yang cantik dan pintar. Sebut saja Deandra. Pertumbuhannya yang begitu cepat membuat saya sendiri tidak percaya bahwa saya sekarang sudah menjadi seorang Ayah. Kecerdasannya dan kemampuannya dalam meniru hal-hal baru membuat saya sangat takjub dengannya.. She's my angel.

Kini Deandra sudah berusia 15 bulan. pertumbuhan yang cukup cepat bagi saya dan istri saya yang mengawalnya sejak kecil..

.....

Gatering April 2012

Bersama dengan 4 orang kawan lainnya, saya memulai perjalanan menuju ke pulau Sumatera. Meraka adalah 2 orang imam, 2 orang mudika Loresa, dan saya sendiri. 

perjalanan kami dimulai pada 15 April 2012 malam. dimulai dari Tangerang menuju ke Laverna, pringsewu. perjalanan yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan (sudah dengan penyebrangan dilaut), waktu yang cukup singkat bila melakukan perjalanan darat. 

"Beberapa aktivitas kunjungan yang dilakukan"

 Senin pagi (16/04) kami sudah sampai di Pringsewu tepatnya di rumah Retret Laverna. kami disambut oleh romo Joko Lilo, beliau kebetulan adalah romo yang membantu pelayanan di paroki dan juga RR. Kami disambut dengan minuman hangat ala Mandra (Indocoffe).

Meluangkan waktu untuk beristirahat sebentar dan sarapan pagi, kami melanjutkan perjalanan menuju Gisting, Tanggamus.Di sana kami juga disambut dengan cukup baik. hanya saja kunjungan kami tidak terlalu lama, karena harus segera kembali ke laverna, Pringsewu.

Selain melakukan kunjungan ke Laverna, tim menyempatkan untuk berkunjung ke rumah orang tua saya di Tatakarya, Kotabumi Lampung utara. kami menginap semalam di sana. kemudian perjalanan kami lanjutkan menuju ke Jojog, Metro dan bertemu dengan kawan OMK di sana.
keesokkan harinya, perjalanan kami lanjutkan menuju ke Kota Agung, Tanggamus. Di sana kami melakukan kunjungan sekaligus bermain bersama di pantai Teluk semangka.Bertemu Ucok, dan beberapa kawan yang lain di sana.. Ada hal yang menarik yang saya perhatikan dari sosok Ucok. Orang yang hobi dengan kegiatan merakit kendaraan bermotor (alias sepeda motor) tapi dia tidak bisa mengendarai sepeda motor. Bagaimana ini terjadi? Ya kembali bahwa manusia ternyata punya talenta masing-masing.

 

 

Menyambar Kenikmatan di tahun 2012 dan memperbaiki jembatan yang rusak di tahun 2011

Desember 2011 sudah diawali dan akan berakhir segera untuk menuju 2012..Cepat, kilat dan tidak membutuhkan waktu yang lama (paling tidak ketika sudah berakhir semuannya) untuk menuju pada tahun yang akan datang. 

Bencana, perang dan kerusuhan lainnya banyak terjadi dalam mewarnai tahun 2011.

Bencana alam di Filiphina, Singapore, Jepang, dan yang pasti Indonesia. Selain itu, banyak di negara lain yang mengalami gejolak yang menjurus pada pergerakkan revolusi. Mulai dari penggulingan penguasa, masalah ketidakadilan, Hak Asasi Manusia, penganiayaan, selain itu ketidakperdulian dan ketidakberpihakkan penguasa di negara akan kesejahteraan rakyatnya.

Di Indonesia, pasti yang kita tidak mungkin lupa, efek dari bencana alam berupa gunung meletus di Yogyakarta, beberapa gunung berapi yang juga bergejolak yang masih bersambung dalam satu aliran dengan gunung Merapi., Gamalama di Ternate, bencana di Sumatera utara akibat gempa. Selain itu adanya kerusuhan di beberapa tempat, Papua, Sulawesi, Batam, Cimahi - Jabar, dan beberapa tempat lainnya, semua ada karena ketidakadilan yang dilakukan kepada rakyat.


(bersambung)

Gemerlap Sea Games Indonesia 2011

Semarak Sea Games di tahun 2011 menjadi sorotan yang cukup menarik.

Indonesia yang menjadi tuan rumah telah mampu menunjukkan kehebatannya dalam mengumpulkan emas dengan jumlah terbanyak. pertandingan-pertandingan yang dilalui -meskipun tidak semua- telah mampu mengangkat Indonesia dalam ranah di mata Negara tingkat Asia. meski demikian, masih ada juga ketidakpuasan yang muncul ketika melihat persiapan dan pertandingan tim sepak bola Indonesia dalam seleksi menuju piala dunia 2014.

LOS and Recomendation, Jl. Malioboro, Jogjakarta

EVALUATION RESULT LEVEL OF SERVICE (LOS) AND RECOMMENDATION

Jalan Maliboro, Jogjakarta (MICD Batch II, Maret 2011)

a.            Evaluation Result Level Of Service

Tingkat pelayanan jalan (Level of Service) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu-lintas yang melewatinya. Selain itu, tingkat pelayanan jalan dapat diartikan suatu ukuran untuk menyatakan kualitas pelayanan yang disediakan oleh suatu jalan dalam kondisi tertentu. Tingkat pelayanan jalan dapat dilihat dari perbandingan antara volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan serta kecepatan lalu-lintas pada ruas jalan tersebut.  Hubungan secara umum antara kecepatan, tingkat pelayanan jalan, dan rasio volume terhadap kapasitas jalan dapat dilihat pada Figurel 9.

LEVEL OF SERVICE	CHARATERISTIC
A	1. arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi; 2. kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan; 3. pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan.
B	1. arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas; 2. kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum memengaruhi kecepatan; 3. pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.
C	1. arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi; 2. kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 3. pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.
J D	1. arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus; 2. kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar; 3. pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.
E	1. arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah; 2. kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi; 3. pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.
F	1. arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang; 2. kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama; 3. dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai

Figure . Level of Service

Jalan malioboro dapat dikategorikan masuk dalam level of service E untuk jam-jam tertentu yaitu antara jam 10.00 wib – 15.00 wib, hanya saja pada jam-jam tertentu, level of service dapat masuk kategori LOS F antara sore hingga malam hari (atau pada hari-hari libur) dengan tingkat kepadatan yang lebih dari LOS E.

b.     Recommendation

Untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan level of service ke B maka diberikan rekomendasi sebagai berikut

1)      Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi.penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat

2)      Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan

a)      Pada pengamatan di jalan malioboro, terlihat bahwa yang melewati jalur cepat tidak hanya kendaraan bermotor saja tapi jg sepeda, becak dan dokar, padahal sudah disediakan jalur lambat untuk mereka, sehingga pemanfaatan jalur lambat tidak maksimal. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesemrawutan jalan, maka unmotorize tidak boleh melewati jalur cepat, tetapi harus melewati jalur lambat, selain itu parkir becak dan andong yang menggunakan jalur lambat harus serapi mungkin,  agar memudahkan mobilitas pengguna jalur lambat

b)      Fungsi pedestrian adalah untuk pejalan kaki, tetapi yang dilihat di jalan malioboro adalah beberapa titik pedestrian di sebelah timur dipergunakan untuk parkir sepeda motor, sehingga ruang untuk pejalan kaki semakin sempit dan mengurangi ketidak nyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu sebaiknya dibuat kantong2 parkir untuk sepeda motor maupun mobil yang akan parkir di disepanjang jalan malioboro, sehingga fungsi pedestrian dapat dikembalikan fungsinya untuk pejalan kaki

c)      Dengan melakukan pengalihan kendaraan yang masuk ke jalan malioboro, atau membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke jalan malioboro. Artinya, kendaraan yang dapat masuk ke sepanjang jalan malioboro adalah hanya kendaraan umum seperti Bis, andong, sepeda  dan becak.

d)      Untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor diberikan fasilitas parkir diluar jalan malioboro, salah satu yang sudah dilakukan seperti di Abu bakar ali.

e)      Diharapkan dengan dibuat demikian, pedestrian dapat memaksimalkan fasilitas yang ada, dan dapat memberikan tatanan yang lebih menarik dan mengutamakan estetika.

3)      Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas

a)      pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemanatauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan

b)      tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan

4)      Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas

a)      pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan

pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

Corruption in Capital Works (Roand)

1)   In which forms does corruption occur

Corruption can occur in the crevices of the law. Corruption in capital works happens in many ways including bribes, kickbacks, collusion, bid rigging, and fraud. Corruption in procuring capital works.

Detecting corruption in selection and award of contact

ü  Bribes and kickbacks---key decision makers seek to manipulate the procurement process to award the work to a particular contractor, in return for a payment from that contract. Bribes are payments received in advance, in return for an agreement from the decision maker to decide in a certain way. Kickbacks are payments made to the decision maker after the fact (for example, once the construction contract has been awarded to a pre-determined firm.

ü  Bid rigging---includes actions that influence a bid in a non-competitive way to achieve a prearranged objective. For instance, bid rigging could include some type of information or procedural asymmetry to tip the scale in favor of a contractor or consortium (as in, sole-source contracts or manipulated bid specifications)

ü  Fraud---Bidders misrepresent the qualifications of the firm or individual staff, in a way that materially affects their ability to undertake the project to the required standard. Such fraud may involve collaboration of decision makers or utility staff (for example, and agreement to not carry out proper site inspections).

Detecting corruption in design and construction specifications

Corruption during the procurement process may take the form of public officials favoring a particular design, material, or method of construction. How this takes place depends on the procurement method used. Project design, selection of materials, and method of construction can either be developed:

ü In preparation for the procurement of a particular firm to carry out construction, as is the case of traditional procurement

ü Together with a proposal to win the tender to carry out construction, as is the case under the design-build procurement.

When this procurement method is used, corruption may occur when public officials:

ü  Choose a design that favors a particular firm—Public officials may deliberately select a particular design and method of construction because it favors one construction tenderer who may be better able to comply with that design method. (For instance, if a prominent Minister owns a steel company, so many designs for transport infrastructure specify steel, even though other materials may be as good or even better)

ü  Choose materials that favor a particular supplier—Public officials may select a design which unnecessarily indicates specific materials to be used in order to favor a specific supplier (as in example above)

ü  Choose the most expensive design—If a public officials plans to receive a commission for helping a specific firm win a construction bid—and that commission is calculated as a percentage of project costs—the public official has a vested interest in increasing the size, scope, or design of the project. (For instance, a commission of two percent of the cost of a four-lane roads is higher than a two percent commission on a two-lane road). Further—even in instances where a commission from a particular contractor has not been agreed upon—a public official may still choose the most expensive design in order to maximize the potential for concealing large bribes in the award of the contract and large fraudulent claims made during the project.

Detecting corruption in project supervision

Corruption in project supervision generally takes one two forms. On the one hand, a contractor may pay a bribe to an inspector to manipulate certification documents because materials or quality do not comply with specifications. Indicators of this type of corruption include:

ü  Bias in inspection site---The contractor or project officials may insist on choosing the sites for inspections, or agree with the project inspector to only inspect specific sites

ü  Falsification of documents---The project inspector may manipulate inspection certificates or quality tests to pass certification even when these tests failed or were never conducted.

Detecting corruption in contract claims and variations

Once project construction begins, another way to generate additional kickbacks is through change orders, variation orders, or contract amendments. The initial procurement is usually more transparent than post-award contract adjustments. Contract variations are more common in large infrastructure projects and can collectively increase the final price by 10-50 percent above the original contract price and extend the delivery period.14

Contract variations involve changes, which must be agreed to by both parties, but may be used to conceal substantial excess quantities or unnecessary services that would be billed but not delivered. This generally takes the form of either:

ü  An increase in the price of the contract, for the same output or level of quality

ü  A reduction in the quality of the contracted works for the same price.

2)   How corruption can be reduced and Highlight the most relevant and feasible solutions

Increasing Probity in Capital Works

Increasing probity in capital works involves increasing transparency and accountability in the following stages of road projects:

ü  Procurement, including selection of project participants and design and method of construction

ü  Project implementation, including project supervision and contract claims and variations

Increasing probity in selecting project participants

Probity in selecting project participants relies on a well-run procurement process. Most governments have developed rules or fiduciary requirements for procurement processes. Yet, the rules may not be sufficiently detailed, may not be properly tailored to country circumstances, or may otherwise be inadequately designed to prevent fraud and corrupt practices. Even if the rules are well-designed, bidders and procurement agents may find ways around them, or may subvert standard procedures to carry out corrupt activity “behind the scenes”.

Three techniques that are generally useful to increase probity in selecting project participants are:

ü  Strictly enforcing bid validity and contract negotiation periods. Practitioners may be hesitant to declare misprocurement when the process of selecting a winning bidder and awarding a contract takes too long, especially if a reasonable excuse is offered. However, long decision and negotiation periods may indicate poor and potentially corrupt practice, and should not be tolerated

ü  Ensuring good record-keeping. Good record keeping reflects the kind of discipline required to minimize the prospects of fraud and corruption. Project procurement files should include, at a minimum, the records of advertisements, a copy of all prequalification and bidding documents (including bidders excluded in the prequalification process the losing bids, not just the winning bid), a copy of the minutes of the bid opening meeting, the report from the bid evaluation committee—including a clear statement of the rationale for any bids that are disqualified, the contract award, and a copy of the signed contract

ü  Reviewing bids for unusual patterns. Once a number of bids have been run, and the government has collected information on the procurement packages and winning bids, practitioners should review this information for unusual patterns such as repeated packages just below certain procurement thresholds, similar bids submitted by losing bidders, and bid awards being “revolved” between a small number of bidders. If practitioners are untrained in spotting such unusual patterns, they can hire a fraud specialist or forensic accountant to assist in bid analysis. Such analysis should be repeated on a regular basis, and used to feed-back in to future procurement design.

Employing these three techniques can be difficult. To improve the bid evaluation process and increase probity when risk of corruption is high, sector practitioners might consider:

ü  Using probity advisors and auditors. A probity advisor is an expert advisor who can advise on and approve procurement plans at the outset and during the selection process. An auditor checks on how the plan is implemented. Probity advisors and auditors can be appointed to oversee procurement processes in a sector, or across sectors.

ü  Registering complaints. Complaints from losing bidders and public observers can highlight faults in the procurement system. Even the threat of a complaint can help to increase the likelihood that processes are followed. Complaints might be registered through a “hotline” established specifically for a large roads project or through a general procurement complaints hotline

ü  Using e-procurement. E-procurement generally involves the advertising of bid opportunities, acceptance, and reward of bids via the internet. The use of the internet for advertising helps to ensure that the bidding process is transparent—all parties have access to the same information, all of which must be posted on a publicly-accessible site.

Increasing probity in design and method of construction

Increasing probity in design and method of construction generally involves improving the design of bid specifications. Bid specifications that are too narrowly defined or not in line with expected project outputs may indicate poor governance or corruption. To increase probity in the design of bid specifications, sector practitioners might consider:

ü  External review of bid specifications

ü  Public and community participation in project selection and design.

ü  Planning and adequately implementing resettlement.

Increasing probity in project supervision

Effective project supervision includes monitoring, technical support, review, and reporting. Most project executing agencies have rules on how projects should be supervised. However, as with procurement rules, the mere presence of guidelines on supervision is not enough—practitioners must apply the rules intelligently and consistently, and adapt their methods to suit the project context. To increase probity in project supervision, sector practitioners might consider:

ü  Third party oversight. In most large roads projects, a private engineering consultancy is hired to monitor construction. Bringing in a second line of supervision, for example, allowing scrutiny by a university engineering department or an NGO with the requisite expertise, can further increase probity in project supervision

ü  Community oversight groups. Can be engaged to oversee project implementation.

ü  Complaints Mechanisms

ü Publishing contract information. Third party and community members need good information about contract specifications and requirements in order to monitor effectively. One way to ensure access to this information and increase accountability is to make some contract and contract variation information available in the public domain. This information can be published, made available online, or displayed in a public venue.

Increasing probity in contract claims and variations

Increasing probity in contract claims and variations involves transparency and uniformity in setting and enforcing contract variation rules. Frequent and uncontrolled project variations create opportunities for forms of bid-rigging. Manipulating project variations can be discouraged by making rules on the specific instances when contract variations will be allowed clear from the outset.. The more stringently such rules are monitored and enforced, the harder it will be to use contract variations as an avenue for corruption.

Reference:

World Bank (2009), Capital Works; “Deterring Corruption and Improving Governance in Road Construction and Maintenance”, Transport Papers, TP-27, World Bank, Washington

awal tahun 2011

Hem dah lama gak nulis di Blog tercinta...

Kemaren sempet natal bersama keluarga besar Warsito Alm. lumayan rame dan juga baru kali pertama bisa kumpul bareng gitu..ditambah lagi adanya keluarga yang bari "Leo"...lagi2 laki yang muncul.. kayaknya nih keluarga bakal di dominasi laki2 deh....

Seru, Menyenangkan, sekaligus mengharukan. selain itu kami sempet mengganti dan merenovasi rumah Bapak warsito...semoga bapak senang dengan itu.
semoga tahun 2011 menjadi titik balik yang menyenangkan dan memberikan karunia yang baik bagi kami semua khususnya keluarga besar warsito..

semoga juga di tahun ini aku bisa selesaikan study aku dan pekerjaan ku,,dan berharap ini bisa menjadi bekal untuk masa depanku dan berguna bagi sesama. dan terutama cita2ku untuk membantu mengembangkan masyarakat menjadi terlaksana..amin